Tak Perlu Takut Jadi PPTK & Bendahara, Kenapa? Berikut Penjelasannya!

Bengkulu – BPKP Provinsi Bengkulu, selasa (27/2) pagi menggelar kegiatan “Tebar Sinergi” atau Ngeteh Bareng Untuk Sinergi yang dilaksanakan di ruang Aula BPKP Provinsi Bengkulu. Acara ini turut dihadiri oleh Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Anggota DPR RI Ana Rulita Muchtar, Seluruh perwakilan instansi Vertikal dan OPD di jajaran pemerintah provinsi Bengkulu.

Acara ini juga turut dihadiri Kajati Bengkulu, Baginda P Lumban Gaol, Direskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Herman, Inspektur Provinsi Bengkulu Massa Siahaan, Perwakilan beberapa Bupati serta Inspektorat Se-Provinsi Bengkulu.

Selaku tuan rumah, menurut Bram Brahmana Ketua BPKP Provinsi Bengkulu, pihaknya sengaja mengundang seluruh pihak terkait untuk mencari solusi atas keengganan ASN untuk ditunjuk sebagai PPTK. Dengan alasan takut berbenturan dengan hukum.

Padahal menurut Bram, keengganan ASN menjadi PPTK merupakan kekeliruan dari sudut pandang yang salah. Karena sebenarnya, dalam pelaksanaan tugas ada Inspektorat yang melakukan pembinaan serta Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat yang akan selalu membimbing. Sehingga tidak mungkin adanya jebakan “batman” untuk mereka (ASN yang menjadi PPTK).

“Ketika kegiatan itu disusun, PPTK atau siapapun yang melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan tidak perlu khawatir dalam pelaksanaan tugasnya. Karena akan dibina dan dibantu oleh berbagai pihak, seperti Inspektorat dan TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat), Kejati Bengkulu, Polres dan Polda Bengkulu” terangnya.

Plt Gubernur Bengkulu (tengah) didampingi Kepala BPKP Provinsi Bengkulu

Ketakutan inipun dipastikan menghambat proses pembangunan di Provinsi Bengkulu. Dijelaskan oleh Rohidin, dirinya sering menerima laporan adanya ASN yang keberatan jika ditugaskan sebagai PPTK ataupun Bendahara.

“Saya kira ketakutan seperti ini bisa dimaklumi. Maka saya berharap dengan pertemuan ini kita mendapatkan pencerahan agar kegiatan di Bengkulu ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dimana ujung tombaknya PPTK dan Bendahara, supaya realisasi anggaran itu bisa berjalan dengan cepat,” jelas Rohidin.

Dirinya juga berharap adanya evaluasi atas UU ASN, sehingga bisa diberikan rasa keadilan bagi ASN setelah tersandung hukum, bukan justru diberhentikan secara tidak hormat.

“Jadi saya kira disesuaikanlah kasus hukum itu dengan UU ASN. Misalnya berapa lama hukumannya dan berapa nilai korupsinya jika juga harus diberhentikan, bahkan secara tidak hormat. Dan saya rasa dengan tanggungjawab pekerjaan, azaz keadilan sudah seharusnya diberikan kepada para PPTK dan Bendahara itu,” pungkasnya.

Inspektur Provinsi Bengkulu Massa Siahaan pun mengajak kepada ASN untuk tidak ragu menjadi PPTK ataupun Bendahara. Menurutnya, dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 385 disebutkan, jika ada temuan atau dugaan tentang penyimpangan oleh Aparatus Sipil Negara, aparat penegak hukum sebelumnya berkoordinasi dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Dan sebelum dilimpahkan ke aparat hukum, APIP diberikan jedah waktu 60 hari, menyelesaikan masalah ini. Namun jika dalam waktu yang ditentukan tidak selesai, maka baru akan limpahkan penanganannya.

“Jadi sebenarnya PPTK dan Bendahara tidaklah perlu ragu, kami siap membantu dan membimbing mereka, kami siap memberikan semacam gaidens, asistentrisi kepada para PPTK ini, agar mereka tetap percaya diri. Asalkan seperti yang disampaikan Pak Bram tadi (Kepala BPKP Provinsi Bengkulu), mereka betul-betul menjalankan amanahnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” papar Massa Siahaan.

 

40 total views, 1 views today

News Reporter

2 thoughts on “Tak Perlu Takut Jadi PPTK & Bendahara, Kenapa? Berikut Penjelasannya!

  1. Terima kasih pak Zuhri, sudah mewartakan hal ini. Semoga Bengkulu semakin maju ke depan. Masyarakat, pemerintah dan pengusaha harus bergandeng tangan untuk membangun Bengkulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *