DJPbN Bengkulu, Sosialisasi KKP ke Instansi Vertikal se Provinsi Bengkulu

BENGKULU – Menindak lanjuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan, DJPb Negara Provinsi Bengkulu dalam 2 hari terakhir (10 – 11/04/2018) telah menggelar sosialisasi pemakaian kartu kredit, kepada perwakilan seluruh Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Bengkulu.

Sosialisasi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang metode penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), termasuk mekanisme pembayaran, apa saja yang bisa dibayar menggunakan kartu kredit, denda jika terlambat membayar, hingga siapa saja yang berhak menggunakan Kartu Kredit tersebut dan fasilitas yang akan didapat dari Perbankan.

BACA JUGA : 

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Beri Penghargaan Pemda Implementasi SIKP Terbaik 2017

Suku Bunga KUR Turun & 12 Perubahan di Tahun 2018, Yuk Update!!!

Menkeu Jadi Menteri Terbaik Dunia, Ini Kata DJPBN Provinsi Bengkulu

Rinardi, Kepala DJPbN Provinsi Bengkulu

Dijelaskan Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPbN) Provinsi Bengkulu, Rinardi, pemanfaatan kartu kredit ini merupakan langkah yang diambil Direktorat Jenderal Perbendaharaan guna melakukan simplifikasi dan modernisasi sistem keuangan.

Hal ini juga dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran dari waktu ke waktu. Khususnya dalam penggunaan UP atau Uang Persediaan.

“Uang yang ada di KKP adalah Uang Persediaan yang selama ini sudah ada di setiap satker. Besaran maksimumnya berbeda-beda disesuaikan dari pagu DIPA yang dikelola oleh mereka, namun rata-rata berkisar antara Rp. 50 -Rp. 200 juta. Nanti kalau habis, akan diisi lagi” kata Rinardi.

Selain itu, dengan adanya KKP maka hal ini juga sejalan dengan Program pemerintah pusat untuk mensosialisasikan Transaksi Non Tunai. Sehingga jika transaksi tidak lagi menggunakan uang kartal, maka sistem kontrol akan lebih mudah. Penggunaan KKP juga untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan.

“KKP ini hanya digunakan untuk membayar tagihan yang menggunakan UP, kalau untuk membayar proyek, termin kontraktor, pengadaan jalan dan pekerjaan dengan skala besar, tetap menggunakan SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung), langsung dibayar kepada pihak kontraktor sewaktu menang lelang. 2 hal ini adalah hal yang berbeda” sambung Rinardi.

Karena itulah, dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Orang yang bertanggung jawab memegang KKP di Instansi/Satker dapat paham dalam menggunaan KKP ini.

“Itulah alasan kita mengadakan sosialisasi ini. Kita harapkan di tahun depan (2019) saat implementasi penuh, tidak ada lagi satker yang bingung” tutupnya.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *