Sering Revisi Anggaran, Tanda Satker Tak Becus

Bengkulu – Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Bengkulu, terus mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018, tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018. Dimana dalam peraturan itu, terdapat batasan yang boleh dan tidak dilakukan oleh Instansi atau Satuan Kerja (Satker).

Salah satunya adalah pembatasan jumlah Revisi Anggaran yang selama ini belum diatur. Artinya, dengan peraturan baru ini, revisi anggaran hanya boleh dilakukan per triwulan sebanyak 1 kali saja.

BACA JUGA : 

DJPbN Bengkulu, Sosialisasi KKP ke Instansi Vertikal se Provinsi Bengkulu

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Beri Penghargaan Pemda Implementasi SIKP Terbaik 2017

Aksi Kriminalitas Kian Marak, Ekonomi dan Investasi di Bengkulu Bisa Terganggu

“Jika ada satu instansi di Bengkulu sampai 11 kali melakukan revisi, berarti rata-rata setiap bulan instansi itu melakukan revisi. Artinya, ada ketidak becusan atau asal-asalan dalam menentukan perencanaan keuangan di awal tahun. Itu baru 1 Instansi, bayangkan jika seluruh satker di Instansi vertikal di Bengkulu melakukan revisi” kata Rinardi, Kepala DJPbN Provinsi Bengkulu.

Semakin sedikit revisi anggaran, hal ini juga menunjukkan bahwa Instansi/Satker betul-betul mampu mengelola dan memanajemen keuangan Negara, yang artinya kredibel dan bertanggung jawab.

“Revisi anggaran tidak dilarang, tapi semaksimal mungkin dikurangi. Karena semakin banyak revisi yang dilakukan menunjukkan buruknya perencanaan” sambungnya.

Rinardi pun mengingatkan agar Instansi/Satker untuk tidak berfoya-foya dalam menghabiskan keuangan dengan cara melakukan revisi. Lebih baik menjadi Silpa dari pada membeli produk atau barang yang tidak menghasilkan ouput yang jelas dan bermanfaat.

“Harusnya anggaran menjadi silpa, tapi yang terjadi banyak pergeseran penggunaan keuangan yang tidak sesuai perencanaan awal sehingga uangnya tidak menjadi silpa, padahal outputnya sudah tercapai. Sehingga mereka membeli barang-barang yang tidak perlu. Nah hal inilah yang tidak kita inginkan”

“Kinerja satker juga bukan diukur karena rendahnya serapan. Jika outputnya sudah tercapai kendati penyerapan baru sebesar 80 persen, artinya instansi itu sangat efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran. Jangan kemudian direvisi asal-asalan sehingga menjadi 90an persen. Kan sayang uangnya” tutup Rinardi.

23 total views, 1 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *