OPINI: Pendayagunaan Sosial Capital di Era Ekonomi Digital

Nasional – Arus besar perdagangan bebas berbasis digital telah menuntut para petani untuk mau tidak mau, suka tidak suka harus dapat bersaing menyediakan produk yang berkualitas sesuai dengan tuntutan konsumen dan pasar dengan memanfaatkan teknologi. Selama ini, petani masih ditempatkan pada posisi sebatas komunitas pelaku usaha di sektor on farm alias produsen bahan pangan saja.

Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok petani diperlukan dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Indonesia.

BACA JUGA : 

Benarkah BTN Mau Turunkan Bunga KPR Non Subsidi Jadi 9% ?

Tiket Pesawat, Penyumbang Inflasi Tertinggi di Bulan April

Sambut Ramadan, Pemkot Bengkulu Gelar Bazar dan Pasar Murah di 9 Kecamatan

Upaya ini semakin diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam suatu komunitas. Kelembagaan pertanian juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan.

Padahal, jumlah petani di Indonesia hingga saat ini sebanyak 39,68 juta orang atau 31,86 persen dari jumlah penduduk bekerja yang jumlahnya 124,54 juta orang (Sensus Pertanian, 2013) serta sebaran komoditas yang diusahakan, menunjang terbentuknya organisasi-organisasi sosial yang menaungi masyarakat sebagai petani. Aspek social capital memiliki hubungan dengan eksistensi kelompok yaitu keberlanjutan kelompok tetap terjaga dan dapat diakui oleh masyarakat luas serta prestasi kelompok cenderung mudah diraih.

Data Bappenas Tahun 2013 menyebutkan jumlah Kelembagaan Petani/ Kelompok Tani di Indonesia sebanyak 307.309 dengan anggota sebanyak 10.056.241 petani.

Data tersebut menunjukkan masih banyak petani yang belum tergabung dalam kelompok tani sehingga akan berdampak pada belum optimalnya pendayagunaan social capital yang dikelola melalui pendampingan petani dalam mengadopsi teknologi, pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi, akses permodalan serta akses terhadap bantuan dari pemerintah.

Penentu keberlanjutan suatu aktivitas masyarakat termasuk di dalamnya keberlanjutan aktivitas pertanian Department for International Development (DFID) Tahun 1999, meliputi sumber daya alam (natural capital), sumber daya manusia (human capital), sumber daya fisik (physical capital), sumber daya financial (financial capital), dan sumber daya sosial (social capital).

Menurut Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Modal sosial secara sederhana merupakan investasi dalam relasi sosial yang diharapkan memberikan keuntungan dalam mekanisme pasar.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan transformasi lahan pertanian bagi peruntukan lain, luasan kepemilikan lahan pertanian bagi individu semakin mengecil. Kepemilikan lahan yang relatif sempit dalam kegiatan pertanian sebenarnya tidak cukup produktif karena kebiasaan yang berlaku pada umumnya di Indonesia penggarapan lahan pertanian bergantung pada individu yang memilikinya.

Petani Indonesia pun dinilai masih banyak yang mengelola lahan kecil. Bahkan ada beberapa petani yang tidak memiliki lahan. Luas lahan di Indonesia saat ini hanya sebesar 7,78 juta hektar (ha). Bila dihitung lahan per kapita, luas lahan di Indonesia hanya sebesar 358,5 meter persegi per kapita.

Data Badan Pusat Statistik (2017) menyebut sektor pertanian secara nasional rata-rata menyumbang pendapatan rumah tangga petani 46,74%. Pendapatan petani per tahun hanya Rp 12,41 juta per rumah tangga petani (RTP). Apabila dihitung rata-rata pendapatan bulanan, jumlah itu lebih rendah daripada rata-rata UMP yang ditetapkan di Indonesia.

Mengubah Paradigma

Pemberdayaan petani di era ekonomi digital perlu terlebih dahulu dilakukan dengan mengubah paradigma dan cara pandang pembangunan pertanian, yaitu perubahan dari paradigma pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi ke politik pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis yang bermodalkan social capital yang dimiliki petani, sehingga kesempatan untuk memfasilitasi pembangunan jiwa entrepreneur petani dalam meningkatkan nilai tambah akan lebih terbuka.

Kebijakan pengembangan korporasi petani yang akhir-akhir ini dikemukakan perlu diapresiasi untuk memperkuat social capital kelembagaan kelompok petani. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan petani. Korporasi petani merupakan kesatuan petani yang memiliki produk unggulan sejenis yang nantinya dikumpulkan dalam jumlah besar dan dikirim ke daerah lain.

Petani mendapatkan kepastian penjualan produknya pasca panen. Dengan membuat kelompok besar petani didorong berpikir dengan manajemen modern, berpikir dengan aplikasi-aplikasi modern, berpikir dengan cara-cara pengolahan industri yang modern, memasarkannya ke konsumen dengan cara-cara ‘online store’, dan memasarkannya ke retail-retail dengan sebuah manajemen yang baik.

Kehadiran social capital dalam agribisnis senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Rasa saling tukar kebaikan inilah yang akan memperkokoh suatu kelompok dilihat dari modal sosialnya yang memiliki peranan antara lain mampu menurunkan biaya usahatani, memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan sarana produksi usahatani, penurunan biaya monitoring, dan terpeliharanya keberlanjutan dalam kemitraan usaha.

Tanpa adanya modal sosial, maka kegiatan pra produksi, produksi, dan pasca produksi tidak akan berjalan optimal. Pertumbuhan di era ekonomi digital yang sangat cepat menuntut kegiatan pertanian juga harus dipertahankan karena dikhawatirkan akan merusak modal sosial petani dengan adanya pergeseran nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat petani seperti nilai gotong royong.

Sumber: Tribunjateng.com

 

Oleh Opik Mahendra, SP, MSc.

Alumni Sekolah Pascasarjana UGM, Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan,

Staf pada Biro Infrastruktur dan SDA, Setda Provinsi Jawa Tengah

56 total views, 1 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *