BKIPM Bengkulu, Buka Posko Penyerahan Ikan Invasif

BENGKULU – Sebagai bentuk solusi kepada masyarakat pecinta atau penghobi ikan Invasif, BKIPM Bengkulu pada bulan Juli ini membuka posko penyerahan Ikan Invasif atau ikan predator yang  dilarang dilepasliarkan ke dalam perairan di Wilayah Negara Republik Indonesia. 

Seperti pelepasan ikan Arapaima beberpa waktu lalu,yang sempat menghebohkan Pemerintah Indonesia. Karena pelepasan ikan ini dapat merusak ekosistem maupun keberlangsungan hidup ikan jenis lain, di perairan air tawar tempat ikan tersebut dilepas.

BACA JUGA : 

BKIPM Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Pantai Panjang Bengkulu

Harkitnas, Senator Riri Ajak Pemuda Bengkulu Bangkit Berentrepreneur

BKIPM Dorong Percepatan Ekspor Komoditi Perikanan Provinsi Bengkulu

“Posko penyerahan ikan invasif dan berbahaya ini merupakan tindak lanjut dari kejadian “pembuangan” ikan jenis Arapaima sp ke perairan Sungai Brantas beberapa waktu silam. Penghobi ikan tersebut beralasan untuk membuang ikan daripada membuatnya mati karena sudah dipelihara lama. Karena itu, kami (BKIPM Bengkulu) menyediakan posko penyerahan agar penghobi atau pemilik bisa menyerahkan ikannya untuk dirawat” jelas Ardinan Pribadi, Kepala BKIPM Bengkulu.

Sebelum mendirikan Posko yang berlangsung sejak 1 – 31 juli 2018 ini, BKIPM Bengkulu pun sudah turut ke lapangan, guna mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. Kegiatan inipun disambut baik oleh para pecinta dan penghobi ikan.

“Kita sudah turun ke lapangan, untuk mengecek dan mensosialisasikan hal ini. Diharapkan dalam waktu dekat, ada diantara mereka yang mau menyerahkan Ikan Invasif mereka secara sukarela” tambah Ardinan.

Selain Ikan Arapaima sp yang bisa diserahkan pada posko, ikan invasif lainnya juga bisa diserahkan. Seperti ikan Piranha maupun ikan Alligator yang memang umum dipelihara oleh penghobi ikan predator di Indonesia.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Arapaima merupakan salah satu dari 152 jenis ikan berbahaya yang dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengenai sanksi hukum yang akan diberlakukan, apabila pelaku pencemaran dengan motif membuang ikan pada wilayah perairan Indonesia ini terbukti melanggar UU 31/2004 sebagaimana pasal 12 (1) akan terancam pidana penjara selama 10 tahun dengan denda maksimal Rp 2 milliar.

Sedangkan apabila terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan pembudidayaan (termasuk memelihara, mengembangbiakkan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol hingga termasuk pada kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan atau mengawetkannya), pelaku terancam pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1,5 miliar.

42 total views, 1 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *