Komite I DPD RI Akan Mediasi Selesaikan Sengketa Dewan Pers

BENGKULU – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bakal memanggil Dewan Pers untuk membahas berbagai permasalahan pers di Indonesia yang dikemukakan oleh sejumlah pimpinan organisasi pers yang tergabung dalam gerakan Menggugat Dewan Pers.

Anggota Komite I DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, dialog antara pimpinan organisasi pers dengan wartawan di gedung DPD RI telah direncakan akan digelar pada tanggal 12 September 2018 mendatang.

“Kita akan gelar pendapat mengenai semua permasalahan menyangkut pers dengan pihak-pihak terkait. Termasuk Dewan Pers dan Polri,” kata Senator Riri kepada jurnalis, Rabu (29/8/2018).

Senator termuda Indonesia itu menjelaskan, Komite I DPD RI memiliki kewenangan untuk memanggil Dewan Pers dan Kapolri sesuai dengan tugas konstitusionalnya untuk memperhatikan urusan hukum dan ketertiban umum.

“Ada beberapa isu yang dibahas mengenai tuntutan gerakan Menggugat Dewan Pers. Diantaranya soal penetapan status wartawan, kriminalisasi terhadap pers akibat rekomendasi Dewan Pers dan program Uji Kompetensi Wartawan yang dinilai tidak seharusnya dilakukan oleh Dewan Pers. Masalah ini harus kita klirkan,” ungkap Senator Riri.

Jebolan Universitas Indonesia ini mengungkapkan, regulasi atau peraturan-peraturan dibuat untuk memudahkan urusan-urusan warga negara Indonesia, bukan untuk memperumit.

“Teman-teman ada yang tidak setuju dengan tindakan Dewan Pers yang dinilai sebagai sebuah bentuk Abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan yang seperti lembaga super body dalam menentukan status wartawan dan media. Untuk menjaga semangat demokrasi, masalah ini harus segera diselesaikan,” demikian Senator Riri.

Sebelumnya, Selasa (28/8/2018), sejumlah pimpinan organisasi pers yang tergabung dalam gerakan Menggugat Dewan Pers menemui pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung DPD RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta dalam rangka menyampaikan berbagai permasalahan pers Indonesia.

Saat pertemuan berlangsung, para pimpinan organisasi menjelaskan tentang permasalahan pers Indonesia yang ditimbulkan oleh peraturan dan kebijakan Dewan Pers.

Bahkan disebutkan, para pimpinan organisasi tersebut juga sudah pernah menemui komisi I DPR RI dan diperoleh keterangan bahwa proses verifikasi media belum disetujui. Sehingga mereka menilai apa yang dilakukan Dewan Pers itu bertentangan dengan UU Pers atau ilegal.

15 total views, 2 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *