Senator Riri: Tinggal Selangkah Lagi, Naskah Akademik RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rampung

Bengkulu – Anggota Komite I DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan bahwa saat ini Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) tengah mematangkan penyusunan draf naskah akademik dan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penyusunan draf ini juga melibatkan sejumlah para ahli, agar naskah akademik tersebut betul-betul tepat dan bijak.

Semua ini merupakan upaya untuk memperkuat daya saing daerah-daerah di Indonesia di tengah iklim perdagangan internasional yang kompetitif baik di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata.

Sebab kata Senator Riri, perekonomian daerah merupakan tiang penyangga struktur perekonomian nasional. Karena itulah, bila ekonomi daerah mampu bersaing dengan perdagangan internasional, ekonomi di Indonesia akan tangguh dan kuat.

“Sekarang banyak petani yang mengeluh harga sawit jatuh dan harga karet anjlok karena imbas dari perang dagang dalam kompetisi perdagangan internasional. Ini menjadi pelajaran penting agar kedepan kita bisa mengantisipasi dampak persaingan perdagangan internasional tanpa membuat perekonomian petani kita terpukul,” kata Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu itu kepada jurnalis, Jumat (28/9/2018).

DPD RI sebagai lembaga tinggi negara yang mewakili kepentingan daerah, Senator Riri melanjutkan, akan senantiasa terus mengajak kepada Pemerintah baik yang berada di pusat maupun daerah untuk sama-sama mewujudkan peningkatan daya saing tersebut.

“RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal digagas dalam konteks itu. Harus ada aturan yang mendukung pembangunan di daerah, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti Aceh dan Bengkulu kalau di Sumatera,” ungkap Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini.

Senator Riri mengungkapkan, DPD RI telah meminta pandangan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri terkait kewenangan Senator dalam memantau dan mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

“Sehingga DPD dapat membantu eksekutif di daerah untuk memetakan apa saja potensi yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Sehingga terjadi sinergi. Bergotong royong kita percepat pembangunan daerah,” ujar Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu tersebut.

Senator Riri menambahkan, semangat memajukan bangsa dan negara harus seiring dengan semangat memajukan daerah dan sebaliknya. Dengan demikian, kata Senator Riri, otonomi daerah benar-benar memberikan ruang untuk lahirnya masyarakat daerah yang sejahtera.

“Ini tugas Pemerintah di pusat dan daerah, tugas kita semua. Warga masyarakat pun bisa menyumbangkan idenya untuk kemajuan dearah, bangsa dan negara. Harus gotong royong,” demikian kata Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai itu.

Untuk diketahui, keberadaan DPD RI sebagai lembaga tinggi negara dinilai oleh Kementerian-kementerian cukup strategis secara politik oleh warga masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan menyeimbangan kebijakan nasional di daerah-daerah.

Rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh para Senator RI untuk lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dinilai selaras dan sesuai dengan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan rakyat di daerah. Dengan dasar itu, DPD diharapkan dapat memiliki kewenangan yang lebih untuk membuat aturan-aturan yang dapat mengikat daerah-daerah di Indonesia.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *