Pemda Harus Jadikan Musrenbang, Dasar Penyusunan APBD

Jakarta – Mayoritas Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu tengah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan menjadi sumber rujukan bagi pembangunan pada tahun 2019 mendatang. Pembangunan ini didasarkan kepada hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) pada setiap tingkatan distrik Pemerintahan.

Selain mendasarkan pada Musrembang, Senator muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief meminta Pemerintah Daerah untuk juga memanfaatkan hasil riset atau penelitian sebagai dasar pembangunan sebagai bagian dari inovasi dan kemajuan daerah. Menurutnya, meski penting, namun pendekatan ini masih jarang dilakakukan.

“Sehingga ada banyak pembangunan di berbagai daerah yang kita lihat justru sekarang terbengkalai atau beralih fungsi. Sedikit contoh terminal-terminal di Kota Bengkulu, atau View Tower, Mess Pemda dan lain-lain. Ini bukti bahwa kita kurang meneliti dan merancang pembangunan kita dengan baik sehingga tidak sedikit hasil pembangunan yang kita lakukan tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Padahal anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit,” kata Senator Riri kepada wartawan, Senin (3/12/2018).

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menjelaskan, Pemerintah Daerah bisa dikatakan berhasil bila memiliki terobosan dalam melayani warga masyarakat dan mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Terobosan tersebut, urai anggota Komite I DPD RI ini, mesti berasal dari Musrembang yang diwujudkan sesuai dengan riset dan penelitian.

“Penelitian ini sumbernya bukan hanya perguruan tinggi. Kelompok-kelompok masyarakat yang luas bisa ikut dilibatkan. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran juga untuk ini. Jangan sampai ada lagi pembangunan yang setelah dilakukan hasilnya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat,” ungkap Senator Riri.

Bila memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dalam melakukan penelitian tersebut, Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini melanjutkan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hal SDM dan BUMN atau BUMD dalam hal pembiayaan.

“Bengkulu punya banyak sekali potensi seperti Pantai Panjang dan lain-lain yang belum tergarap secara maksimal. Kita berharap hasil-hasil penelitian itu bisa membantu memberikan solusi untuk memecahkan berbagai permasalahan dan pelaksanaan program-program setiap Pemerintah Daerah di Bengkulu,” ujar Senator Riri.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menambahkan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia bisa memiliki keunggulan peradaban karena merumuskan kebijakan-kebijakannya melalui riset dan ilmu pengetahuan.

“Sehingga semua kebijakan terpantau, apa yang kurang selama ini dari yang sudah kita laksanakan dan apa detail arah pembangunan kita di masa mendatang. Jadi pembangunan kita terarah. Kita jadi paham berapa anggaran yang kita miliki, kemana anggaran itu akan dipakai dan apa hasil dari setiap kebijakan yang kita ambil,” demikian Senator Riri.

Untuk diketahui, Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite I DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pemerintah Daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

 

328 total views, 1 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *