Bank BNI Syariah, Siap Dongkrak Perekonomian di Provinsi Aceh

Aceh – BNI Syariah secara resmi telah merelokasi Kantor Cabang Banda Aceh dalam rangka meningkatkan layanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Propinsi Aceh. BNI Syariah juga siap mendukung penerapan kebijakan Qonun Aceh dengan dukungan jaringan dan layanan induk BNI.

Sebagai Hasanah Banking Partner ingin bersinergi dengan seluruh stakeholders dalam membangun ekonomi syariah khususnya di Kota Banda Aceh.

“Semoga hadirnya BNI Syariah KC Banda Aceh dapat memberikan keberkahan dan manfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kota Banda Aceh dan sekitarnya,” papar Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo.

Seperti dikutip dari industry.co.id, BNI Syariah juga melaksanakan Hasanah Public Lecture dengan tema Hasanah Leadership yang disampaikan oleh Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo di hadapan lebih dari 400 mahasiswa/i Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Acara turut dihadiri oleh Wakil Rektor 2 Unsyiah, Agus Sabti.

Ditengah kondisi tren VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) BNI Syariah pun mengajak generasi muda untuk meneladani Rasulullah dengan bergaya hidup yang halal sesuai dengan prinsip syariah. BNI Syariah dengan “Hasanah Way” memberikan solusi melalui berbagai layanan dan produk perbankan syariah sejak lahir sampai masa tua dan kehidupan di akhirat kelak.

Dalam perkembangan perbankan syariah, propinsi Aceh merupakan propinsi yang memiliki market share perbankan syariah tertinggi di Indonesia yakni sebesar 58,36%  dari total Asset perbankan propinsi Aceh sebesar Rp. 49 Triliun (per Juni 2018).

Market share tersebut jauh diatas market share perbankan syariah nasional yang hanya sebesar 5,7%. Hal tersebut menunjukkan dukungan pemerintah daerah Aceh terhadap kemajuan ekonomi dan perbankan syariah.

Dukungan pemerintah daerah terhadap ekonomi dan perbankan syariah juga ditunjukkan dengan rencana penerapan kebijakan Qonun Aceh No. 8 tahun 2014 yang menyatakan lembaga keuangan di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi harus membuka Unit Usaha Syariah, transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota juga wajib melalui lembaga keuangan syariah.

72 total views, 1 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *