Masyarakat Harus Cerdas, Awasi Praktik Money Politik

Bengkulu – Praktik money politics atau politik uang merupakan musuh utama demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pihak penyelenggara Pemilu tak henti-henti selalu mengimbau masyarakat agar waspada dan tak main-main dengan money politic yang beragam bentuknya.

Senator Muda Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, warga masyarakat perlu untuk mengenal segala bentuk money politic karena ada beragam jenis, baik yang dilakukan secara terang-terangan dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat hingga secara terselubung.

“Yang terselubung ini misalnya bikin acara atau kampanye tapi ada sesuatu yang diberikan kepada peserta kegiatan. Masyarakat harus jeli karena ini termasuk dalam kategori money politic,” kata Senator Riri kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini mengungkapkan, pelanggaran pemilu money politic ini masuk dalam kategori pelanggaran berat.

“Bahkan dalam pelanggaran ini sang calon bisa digagalkan kalau terbukti. Untuk bisa mengetahui ada pelanggaran, ketidakadanya bagi-bagi uang, sebaiknya langsung dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu) atau Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu),” papar Senator Riri.

Bila ada warga masyarakat yang menemukan adanya praktik bagi-bagi uang atau money politics kepada pemilih, lanjut Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu itu, maka harus dipastikan bahwa pelanggaran itu tidak diabaikan dan kemudian berlalu begitu saja.

“Kami minta Bawaslu juga bersikap terbuka terhadap berbagai persoalan yang timbul mengenai hal. Berikan publik ruang untuk mengontrol agar publik bisa memberikan respon balik dan menjadi peka ketika melihat adanya pelanggaran,” demikian Senator Riri.

Data terhimpun, agar laporan money politics berjalan efektif, pastikan segala keterangan dicatat dalam Form Penerimaan Laporan Pelanggaran atau yang dikenal dengan Form Model A.1. yang tersedia di Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu (Kab/Kota), Panwascam (Kecamatan), Panitia Pengawas Lapangan atau PPL (Desa/Kelurahan), atau Pengawas TPS, sesuai dengan tempat kejadian perkara.

Begitu pelaporan selesai, pelapor akan diberikan Tanda Bukti Peneriman Laporan atau yang dikenal dengan Form Model A.3. Ketika Form A.3. ini diterbitkan, Bawaslu atau jajarannya dalam tempo 3 hari harus segera menindaklanjuti dan menuntaskan laporan tersebut atau tambahan 2 hari apabila masih memerlukan keterangan tambahan.

Lalu Bawaslu atau jajarannya harus menggelar rapat pleno untuk memutuskan ada tidaknya pelanggaran yang akan dituangkan dalam berkas Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran atau yang dikenal dengan Form Model A.8.

Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun/lebih atau sudah kawin. Laporan paling lambat sudah disampaikan 7 hari terhitung sejak terjadi atau diketahuinya pelanggaran. Apabila masih cukup waktu untuk melengkapi bukti-bukti, maka waktu 7 hari bisa dimanfaatkan setidaknya sampai 6 hari setelah kejadian diketahuinya pelanggaran.

Materi laporan harus memenuhi setidak-tidaknya empat hal, masing-masing nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan kejadian perkara, uraian kejadian secara ringkas. Untuk kesempurnaan laporan sertakan pula saksi-saksi yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami langsung kejadian pelanggaran tersebut serta lampirkan pula bukti-bukti, seperti surat, foto, video, rekaman suara dan/atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan pelanggaran money politics tersebut.

778 total views, 2 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *