Ketimpangan Antar Daerah Masih Jadi PR 21 Tahun Reformasi

Bengkulu – Generasi muda angkatan 1998 telah kembali membuktikan bahwasanya millenial dapat diharapkan untuk mencetak sejarah, menjatuhkan tirani dan mengembalikan nafas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk gerakan reformasi.

Namun setelah 21 tahun reformasi, berbagai persoalan tetap ada dan bahkan tidak sedikit mengancam eksistensi demokrasi. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang bermasalah serta banyaknya aturan hukum yang belum sesuai dengan harapan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah reformasi yang belum tertunaikan hingga saat ini.

Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, 21 tahun merupakan waktu yang relatif panjang untuk membenahi, mengevaluasi dan mengkoreksi apakah perjalanan bangsa telah sesuai dengan cita-cita para martir yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk melahirkan reformasi.

“Saya kira usaha untuk menunaikan cita-cita reformasi harus diperjuangkan dengan lebih giat lagi. Karena sampai sekarang ketimpangan antar daerah masih ada dan DPD masih bekerja untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul di daerah,” kata Riri Damayanti kepada media, Selasa (21/5/2019).

Di samping masalah ketimpangan, lanjut anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini, korupsi di berbagai daerah juga masih menjadi momok pemerintahan yang tak jua mampu terselesaikan.

“Saya prihatin setiap mendengar ada kepala daerah yang tertangkap karena korupsi. Dan korupsi ini menyebar di banyak lembaga dan banyak profesi. Nggak putus-putus. Sampai-sampai ada yang serombongan sekaligus. Ini harus kita koreksi karena kontan menabrak amanah reformasi,” ujar Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menambahkan, tak kalah penting adalah upaya untuk mempertahankan demokrasi agar tidak kembali menjadi tirani yang membungkam kritik-kritik terhadap pemerintah.

“Penangkapan dan pemenjaraan harus jadi jalan terakhir kalau memang ada pihak-pihak yang menyampaikan kritik secara berlebihan. Tapi kalau tujuannya untuk membungkam pendapat, lagi-lagi artinya kita mencederai demokrasi. Kebiasaan memindanakan aktivis atau oposisi ini harus ditinggalkan,” demikian Riri Damayanti.

Sekedar mengingat kembali, pada tanggal 12 Mei 1998, lima belas tahun yang lalu, empat mahasiswa Universitas Trisakti gugur yang mendorong terjadinya krisis sosial di kota-kota besar dan mendorong lengsernya Presiden Suharto pada 21 Mei 1998.

Saat itu, gerakan aktivis menuntut demokrasi, kesejahteraan dan keadilan sosial agar seluruh rakyat dapat menikmati kemakmuran. Setelah melewati serangkaian Pemilihan Umum dalam era reformasi, Indonesia dipuji sebagai ‘negara demokrasi terbesar ketiga di dunia’ yang mampu melewati proses transisi demokrasi setelah keluar dari totalitarianisme.

Namun di lain sisi, sejumlah gerakan hari ini berpandangan bahwa penguasaan SDA oleh segelintir elit, masifnya korupsi di daerah-daerah serta penegakan hukum yang masih belum berpijak pada keadilan mendorong mereka untuk terus menggelorakan perubahan yang jauh lebih mendasar secara politik, ekonomi, dan sosial-budaya. [**]

1,199 total views, 2 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *