Aktivitas Pertambangan Semakin Mengancam Kawasan Hutan Bengkulu

Bengkulu – Dalam rangka memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) yang jatuh pada tanggal 29 Mei, sekelompok aktivis lingkungan hidup yang menamakan dirinya Koalisi Langit Biru menggelar aksi simpatik di Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu.

Menurut juru bicara Koalisi Langit Biru, Uli Arta Siagian, HATAM diperingati sebagai aksi penolakan terhadap seluruh bentuk aktivitas pertambangan yang daya rusaknya mengancam keselamatan rakyat serta ruang hidupnya.

“HATAM bertujuan untuk menggugat negara yang terbukti abai dengan membiarkan pertambangan kian hari kian masif. Tema aksi simpatik kali ini adalah Bengkulu Ditambang, Bencana Datang”, ungkap Uli saat ditemui disela aksinya, Rabu petang (29/5).

Dikatakan Uli, tercatat ada sebanyak 43 Izin Usaha Produksi (IUP) Pertambangan yang jika ditotal luas konsesi seluruhnya mencapai 220.753 hektar. “Luas tersebut sama dengan tiga kali lipat luas Singapura. Kemudian, operasi produksi 10 perusahaan tambang mengancam kawasan hutan sekitar 97.555 hektar”, sambung Uli.

“Kawasan hutan yang dikapling oleh pertambangan berada di sepanjang Hutan Bukit Barisan. Secara ekologis memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Bukit barisan menjadi hulu dari seluruh Sungai-sungai yang bermuara ke pantai barat (samudera Hidia) dan pantai timur (selat Malaka). Maka fungsi tata air adalah fungsi yang penting dari hutan bukit barisan.Kemudian konsekuensi terbesar jika pertambangan di hulu tersebut terus beroperasi maka kita terus diintai banjir dan longsor”, lanjutnya.

Juru kampanye energi Kanopi Bengkulu, Olan Sahayu menyebutkan, bencana banjir di Bengkulu ini adalah akumulasi dari daya rusak pertambangan. Oleh karena itu, untuk menyikapinya sudah sepatutnya pemerintah menyelesaikan secara komprehensif, mulai dari mengevaluasi izin-izin pertambangan, moratorium izin, dan menindak tegas pertambangan yang melakukan pelanggaran.

“Kementerian ESDM termasuk ESDM Provinsi merupakan salah satu simpul birokrasi yang penting dalam pelanggengan daya rusak dari tambang tersebut. Instansi yang menyediakan perangkat kebijakan dan perizinan yang diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Maka secara nasional desakan untuk HATAM 2019 ini adalah Bekukan ESDM”, tutupnya yang juga diamini, Meike Inda Erlina selaku pengkampanye WALHI Bengkulu.

Koalisi Langit Biru juga mendesak Gubernur untuk segera melakukan evaluasi terhadap perizinan tambang yang ada saat ini, terutama di hulu DAS Air Bengkulu dan hulu DAS lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, hutan Bukit Barisan Bengkulu tidak dialokasikan untuk izin-izin pertambangan. Termasuk, pemerintah harus memastikan dan mendesak perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.

Sumber: potretraflesia.com

26 total views, 1 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *