Alih Fungsi Lahan Perkebunan Bisa Gerus Devisa Ekspor Indonesia

Bengkulu – Teknologi dan inovasi terus berkembang, termasuk pada komoditas perkebunan oleh karena itu sektor perkebunan di Indonesia dituntut selalu berinovasi karena jika tidak maka akan dikalahkan oleh negara lain.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, saat ini Indonesia terus dibayang-bayangi oleh negara lain yang juga sebagai penghasil komoditas perkebunan.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menilai, untuk beberapa komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, lada, pala Indonesia masih mampu bertahan sebagai produsen terbesar dunia. Namun beberapa komoditas lain seperti kopi dan kakao sejumlah negara sudah menggungguli Indonesia.

Bahkan untuk komoditas gula, tambah Senator Muda ini, Indonesia yang dulu dikenal sebagai negara pengekspor kini justru sebagai importir bahan pemanis itu.

“Persaingan makin besar di mana negara-negara lain pun juga berinovasi untuk komoditas perkebunan,” kata Riri Damayanti kepada media, Jumat (27/12/2019).

Perempuan yang mendapat gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini mengatakan, saat ini sektor perkebunan menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi devisa nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistis (BPS) dan Kementerian Perindustrian menunjukkan, tambahnya, 10 penyumbang devisa terbesar di Indonesia pada tahun 2017 yang berada pada urutan pertama yaitu dari ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit, sebesar Rp239 triliun.

“Namun patut disayangkan, lahan perkebunan semakin lama semakin menyempit akibat peralihan lahan yang semakin menggerus,” ungkap Riri Damayanti.

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini meminta pemerintah daerah menjaga alih fungsi lahan dengan menerapkan peraturan daerah secara tegas. Menurutnya, areal perkebunan wajib dilindungi dari setiap bentuk alih fungsi, karena berkaitan dengan nilai eksportir nasional.

“Pengendalian alih fungsi lahan baik perkebunan atau pertanian merupakan salah satu strategi peningkatan produksi dalam negeri sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sebagai program strategis nasional,” demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite Ii DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum.

129 total views, 7 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *