Pemda Diminta Ikut Perhatikan Petani Karet, Jangan Lepas Tangan

Bengkulu – Harga jual karet yang tak kunjung naik semakin dikeluhkan masyarakat, apalagi setelah dua kali mengalami penurunan harga, terhitung pada akhir Desember 2019 lalu.

Pasalnya, sebagian besar masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara ekonominya berpangku pada penghasilan komoditi tersebut.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menilai harga komoditas karet itu harus mendapat perhatian khusus terhadap pemerintah, sebab, itu adalah salah satu upaya untuk memajukan ekonomi masyarakat.

“Kebijakan pemerintah untuk mendongkrak harga jual karet harus segera dilakukan. Jangan sampai lepas tangan,” pinta Riri Damayanti kepada media, Jumat (31/1/2020).

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini berharap pemerintah masterplane dalam rangka menaikkan harga komoditas karet, seperti melakukan upaya mendirikan pembangunan pabrik di Bengkulu.

“Melihat bahan baku karet ini cukup melimpah, Bengkulu sepertinya sudah layak untuk mendirikan pabrik sendiri guna mengurangi cost pengiriman barang ke pabrik dan nenyetabilkan harga karet dari monopoli harga jual di pabrik karet,” ungkap Riri Damayanti.

Harga jual karet saat ini dikalangan petani sekisar Rp 6.000 per kg, sedangkan tengkunglak menjual harga Rp 8.600 per kg.

Selain itu, Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI ini menyampaikan, petani juga mengeluhkan banyaknya penyakit yang akhirnya membuat pohon karet mereka rusak atau bahkan mati.

“Petani karet butuh juga bantuan pemerintah dalam upaya memberantas penyakit tananam karet, sebab jika harga komoditas karet turun maka penghasilan petani turun dan itu berdampak pada upaya pemberantasan kemiskinan di Bengkulu akan terkendala,” kata Riri Damayanti.

Sekedar informasi, saat ini harga karet mengalami penurunan akibat virus Corona yang mewabah di negara Tiongkok, karena Tiongkok merupakan salah satu tempat eksportir Indonesia.

Untuk diketahui, Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite II DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum.

 8,358 total views,  1 views today

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *