Senator Riri Khawatirkan RUU Ciptaker Tak Selaras dengan Lingkungan

Bisnisbengkulu.com – Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengklaim bahwa RUU ini perlu untuk memastikan kesejahteraan rakyat serta diperlukan pula untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, secara khusus ia melirik adanya kekeliruan yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan khususnya dalam RUU Ciptaker yang akan menganulir sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Riri Damayanti menjelaskan, pada pasal 1 angka 11 dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut yang berbunyi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan direvisi menjadi tidak lagi diperlukan.

“Bahasanya diubah dari diperlukan menjadi direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal ini DPD menolak,” kata Riri Damayanti, Jumat (24/7/2020).

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menjelaskan, kata diperlukan jelas lebih kuat dibandingkan dengan makna pertimbangan.

“Kalau tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan, itu sama saja RUU Ciptaker itu tidak menunjang kesejahteraan rakyat jangka panjang dan tidak sesuai dengan dinamika ekonomi global yang saat ini menuntut kelestarian lingkungan setelah banyaknya perubahan cuaca secara ektrem akibat pemanasan global,” tutur Riri Damayanti.

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini juga meminta penjelasan kepada pemerintah maupun DPR RI tentang perubahan kata dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Ini sama dengan pertimbangan sebelumnya. Intinya DPD merekomendasikan agar setiap kegiatan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup wajib Amdal,” tegasnya.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menambahkan, pada perkara kelestarian lingkungan ini, selaku Senator ia juga berharap pemerintah pusat dapat menjadikan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan.

“Mengingat kegiatan usaha yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup ini terlampau banyak, maka pusat butuh daerah sebagai mitra untuk mengawasi,” papar Riri Damayanti.

Data terhimpun, RUU Ciptaker atau Omnibus Law kini sedang dalam bahasan DPR dan pemerintah dengan kesepakatan mencoret bahasan isu ketenagakerjaan produk hukum tersebut.

Banyak kritik atas RUU tersebut terutama mengenai persoalan lingkungan hidup, terlebih pada tahun 2018 yang lalu, pemerintah mengalami kerugian dalam bentuk kerusakan lingkungan hidup mencapai Rp185 triliun.

Besarnya kerugian tersebut juga menjadi dasar keraguan akan pengawasan tunggal yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat akan berhasil. (rilis)

 705 total views

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *