16 Tahun DPD RI, Perjuangkan Keadilan Pembangunan Tiap Daerah

Bisnisbengkulu.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah 16 tahun berkiprah memperjuangkan terpenuhinya aspirasi masyarakat di daerah tepat pada esok hari, Kamis (1/10/2020).

Senator Muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, 16 tahun menjadi momen untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam mengabdi dan membawa manfaat untuk kepentingan bangsa.

“DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Ke depan kewenangan DPD harus lebih diperkuat sehingga kesungguh-sungguhan DPD dalam bekerja semakin dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” kata Riri Damayanti.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menjelaskan, Indonesia adil makmur dapat terwujud hanya ketika pembangunan lebih banyak diarahkan untuk kepentingan daerah, terutama yang miskin dan terbelakang.

“DPD lahir dari rahim reformasi yang mengamanahkan dilakukannya penguatan daerah untuk memperteguh persatuan dalam wadah NKRI. Maka jangan ada pembangunan antar daerah yang tidak merata. Semua daerah harus mendapatkan keadilan yang sama,” tutur Riri Damayanti.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menambahkan, presiden dan para menteri serta banyak pihak telah mengakui sejak mulai berdiri hingga saat ini DPD memiliki kinerja yang baik.

“Aspirasi yang disampaikan DPD benar-benar aspirasi langsung dari masyarakat di daerah-daerah, bukan pesanan kelompok atau golongan tertentu. Kekurangan DPD hanya pada kewenangan, ke depan harus diperbesar,” harap Riri Damayanti.

Sebagai lembaga tinggi negara, DPD telah mampu membuktikan sebagai lembaga yang bersih dan kredibel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memuji laporan dan pengelolaan uang negara di DPD RI 2019 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh DPD sebanyak 14 kali dan dinilai sebagai rekor yang membanggakan.

DPD digagas untuk menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan langsung dengan daerah.

Sebagai lembaga tinggi negara, DPD menjadi wadah berbagai macam suku, etnis, agama, dan budaya yang melampaui batas ideologi politik tertentu. DPD diisi oleh anggota yang berimbang dengan empat orang perwakilan di setiap provinsi.

Penguatan peran DPD yang sangat diperlukan terutama untuk menegaskan posisinya sebagai penyambung lidah rakyat di daerah dan terlibat dalam berbagai hal yang terkait dengan masalah kebangsaan, baik yang bersifat lokal maupun nasional. (rilis)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *